Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

- Redaksi

Senin, 6 Juli 2026 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

i

Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

PENATODAY.ID – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menilai regulasi mengenai pengelolaan benih bening lobster (BBL) masih menyisakan persoalan serius di lapangan.

Meski penangkapan BBL diperbolehkan untuk kebutuhan budidaya dalam negeri, kapasitas penyerapan yang sangat terbatas membuat ribuan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapannya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sripadmoko, mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah dengan potensi BBL terbesar di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir karena terbentur kebijakan yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil.

“Permen KP Nomor 5 memperbolehkan penangkapan BBL untuk budidaya dalam negeri. Persoalannya, kebutuhan budidaya di dalam negeri sangat kecil dibandingkan potensi benih yang tersedia,” ujarnya dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Sripadmoko, potensi BBL mencapai sekitar 465 juta ekor, sedangkan kebutuhan budidaya nasional diperkirakan tidak lebih dari 60 juta ekor.

Akibatnya, ratusan juta benih lobster tidak terserap pasar. Di sisi lain, nelayan yang menangkap komoditas tersebut justru menghadapi berbagai kendala dalam pemasaran.

Ia juga mengungkapkan hingga kini budidaya lobster di dalam negeri belum berkembang sesuai harapan. Sejumlah perusahaan, termasuk yang pernah beroperasi di Sukabumi, dinilai belum mampu menghasilkan budidaya yang berkelanjutan.

“Kami tidak menolak budidaya. Tetapi faktanya, kemampuan menyerap hasil tangkapan nelayan masih sangat terbatas,” katanya.

Menurut Sripadmoko, solusi yang lebih realistis adalah membuka kembali ruang pemasaran secara bertahap sambil mendorong pertumbuhan budidaya nasional.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan yang berlaku sehingga pengelolaan BBL tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut tanpa mengorbankan penghasilan masyarakat pesisir.

“Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada nelayan dan berdasarkan kondisi lapangan,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Soroti Regulasi Benur, DPRD Sukabumi Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan ke Pusat
Potensi Tersembunyi Waluran Sukabumi, Hanjeli Jadi Kunci Ekonomi Lokal
Di Hadapan Ulama, Prabowo Tegaskan BoP Harus Dukung Kemerdekaan Palestina
Dari KAA 1955 hingga Kini, Indonesia Tak Goyah Tolak Israel
Selat Hormuz Ditutup Iran, Pemerintah RI Siaga Hadapi Guncangan Energi Global
Perang Iran vs AS–Israel, 58 Ribu Jemaah Umrah Tertahan di Arab Saudi
Jejak Sejarah Distrik Tua di Jalur Strategis Selatan–Utara Jawa Barat
Indonesia Pilih Abstain di PBB soal Ukraina, Tegaskan Jalur Diplomasi Inklusif

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 14:19 WIB

Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:25 WIB

Soroti Regulasi Benur, DPRD Sukabumi Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan ke Pusat

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:39 WIB

Potensi Tersembunyi Waluran Sukabumi, Hanjeli Jadi Kunci Ekonomi Lokal

Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:57 WIB

Di Hadapan Ulama, Prabowo Tegaskan BoP Harus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 5 Maret 2026 - 07:00 WIB

Dari KAA 1955 hingga Kini, Indonesia Tak Goyah Tolak Israel

Berita Terbaru