PENATODAY.ID – Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara resolusi Ukraina di Majelis Umum PBB (UNGA). Pemerintah menegaskan sikap tersebut konsisten dengan kebijakan luar negeri RI yang menekankan dialog inklusif dan negosiasi konstruktif.
Juru Bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan Indonesia sejak awal mendorong proses pembahasan resolusi yang inklusif. Menurutnya, inklusivitas menjadi prinsip penting dalam reformasi tata kelola global, termasuk di PBB.
“Indonesia berada pada posisi untuk memastikan adanya dialog yang inklusif dalam proses pembahasan resolusi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).
Baca juga : China Ikut Indonesia, Seluruh Dunia Tolak Diganti Total
Ia menambahkan, sekitar 50 negara juga memilih abstain, sehingga mencerminkan pesan bersama perlunya negosiasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak.
Juru Bicara satu Kemlu RI Yvonne Mewengkang menambahkan, negara-negara berkembang dan emerging countries seperti India, Pakistan, Afrika Selatan, China, dan Arab Saudi mengambil sikap serupa.
“Keprihatinannya sama, yaitu perlunya mengutamakan dialog inklusif dan upaya diplomasi bagi terwujudnya perdamaian,” kata Yvonne.
Ia menilai proses adopsi rancangan resolusi belum menunjukkan inklusivitas dan npbbegosiasi konstruktif karena tidak dibukanya ruang perundingan dalam konsep yang diajukan, sehingga Indonesia mengambil posisi abstain.
Dari pihak Rusia, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyampaikan apresiasi atas sikap Indonesia. Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026), Tolchenov mengatakan keputusan abstain mencerminkan kebijakan Indonesia yang seimbang terkait krisis Ukraina.
Baca juga : Cara Tukar Uang Baru Buat THR Lebaran dari Bank Indonesia
“Kami sangat menghargai keputusan Indonesia untuk abstain,” ujarnya. Ia mengaku secara pribadi lebih memilih Indonesia menolak resolusi tersebut, namun memahami bahwa abstain menunjukkan pemahaman terhadap akar konflik.
Tolchenov juga menilai resolusi-resolusi serupa yang diadopsi UNGA setiap tahun tidak didukung mayoritas negara anggota. “Sebagian menolak, sebagian abstain, dan sebagian tidak hadir. Faktanya, mayoritas tidak mendukung,” katanya.
Ia menuding negara-negara Eropa terus memperuncing konflik dengan mendorong bantuan senjata dan paket sanksi baru terhadap Rusia, termasuk upaya memasukkan salah satu pelabuhan Indonesia dalam paket sanksi, yang menurutnya sementara diblokir oleh Hungaria.
Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat saat perang Ukraina memasuki tahun keempat. Resolusi yang diajukan Ukraina dan didukung 46 negara itu disahkan dengan suara 107 setuju, 12 menentang, dan 51 abstain. Rusia memberikan suara menentang, sementara Amerika Serikat abstain.
