Dari KAA 1955 hingga Kini, Indonesia Tak Goyah Tolak Israel

- Redaksi

Kamis, 5 Maret 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari KAA 1955 hingga Kini, Indonesia Tak Goyah Tolak Israel

i

Dari KAA 1955 hingga Kini, Indonesia Tak Goyah Tolak Israel

PENATODAY.ID – Tak banyak yang tahu, Israel ternyata pernah berulang kali mengirim surat dan pesan khusus kepada Presiden Indonesia. Namun, seluruh upaya tersebut diabaikan oleh presiden dan lingkar kekuasaannya karena Indonesia sejak awal memegang prinsip kuat untuk berpihak pada Palestina.

Kisah ini terjadi pada masa-masa awal Indonesia merdeka. Sebagai negara baru yang lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme, pengakuan kedaulatan dari negara lain menjadi fondasi penting bagi eksistensi Indonesia di panggung internasional. Salah satu negara terawal yang mengakui adalah Israel.

Namun, sejak Israel berdiri pada 1948, sikap Indonesia terhadap negara tersebut sebenarnya sudah jelas dan konsisten, yakni menentangnya. Penolakan ini bukan sekadar pilihan politik luar negeri, tetapi berakar pada prinsip ideologis yang tertanam dalam Pembukaan UUD 1945.

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tulis Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, eksistensi Israel yang menjajah Palestina tidak bisa diakui. Meski demikian, Israel tetap mencoba membuka jalur diplomasi.

Dalam riset “Indonesia and Israel: A Relationship in Waiting” (2005), Greg Barton dan Colin Rubenstein mengungkap, pada Desember 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Presiden ke-1 RI Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Telegram itu berisi ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949.

Namun, pesan tersebut tidak mendapat tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia. Tak menyerah, Israel kembali mengirimkan pesan. Kali ini secara eksplisit menyatakan pengakuan kedaulatan penuh terhadap Indonesia.

Pesan itu akhirnya dibalas oleh Mohammad Hatta. Dia menyampaikan terima kasih, tetapi secara tegas tidak memberikan sikap timbal balik berupa pengakuan diplomatik terhadap Israel.

“Hatta merespons surat Israel dengan terima kasih, tapi tidak mau menjalin hubungan diplomasi,” tulis mereka.

Upaya Israel tidak berhenti di situ. Pada Mei 1950, pemerintah Israel kembali mengirim surat berisi tawaran bantuan kepada Indonesia yang tengah membangun roda pemerintahan pasca-perang. Namun, pesan tersebut kembali diabaikan.

Semua ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan resmi dari Indonesia sekaligus membuka hubungan diplomatik. Tetapi Indonesia tetap menolak mengakui Israel dan tidak membuka kerja sama apa pun.

Seiring waktu, sikap ini justru semakin mengeras. Indonesia di bawah Soekarno makin kuat melakukan perlawanan. Menurut riset
“Indonesia and Israel: A Relationship in Waiting” (2005), tanda awal kebijakan pro-Arab dan anti-Israel muncul pada Juni 1952. Ketika itu, pers Arab melaporkan pemerintah Indonesia tidak berniat mengakui Israel.

Alasannya, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam serta adanya dukungan besar negara-negara Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Garis politik tersebut kemudian tercermin dalam kebijakan konkret. Dalam Konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia tidak mengundang Israel dan justru melibatkan Palestina. Pada Asian Games 1962, pemerintah Indonesia juga menolak kehadiran delegasi Israel di Jakarta.

Sampai sekarang, Indonesia tidak pernah menjalani hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sukabumi Punya Modal Jadi “Bali Kedua”, Palabuhanratu hingga Ciletuh Dinilai Layak Naik Kelas
Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi
Soroti Regulasi Benur, DPRD Sukabumi Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan ke Pusat
DPC HNSI Sukabumi Suarakan Jeritan Nelayan, Kelangkaan BBM hingga Aturan Benih Lobster Jadi Sorotan
Bersama Komisi IV, Pemkab Sukabumi Percepat UHC Agar Warga Tak Lagi Terkendala Berobat
Potensi Tersembunyi Waluran Sukabumi, Hanjeli Jadi Kunci Ekonomi Lokal
Di Hadapan Ulama, Prabowo Tegaskan BoP Harus Dukung Kemerdekaan Palestina
Selat Hormuz Ditutup Iran, Pemerintah RI Siaga Hadapi Guncangan Energi Global

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 19:31 WIB

Sukabumi Punya Modal Jadi “Bali Kedua”, Palabuhanratu hingga Ciletuh Dinilai Layak Naik Kelas

Senin, 6 Juli 2026 - 14:19 WIB

Dinas Perikanan Sukabumi Soroti Anomali Aturan BBL, Potensi Besar Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:25 WIB

Soroti Regulasi Benur, DPRD Sukabumi Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan ke Pusat

Rabu, 1 Juli 2026 - 14:29 WIB

DPC HNSI Sukabumi Suarakan Jeritan Nelayan, Kelangkaan BBM hingga Aturan Benih Lobster Jadi Sorotan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:15 WIB

Bersama Komisi IV, Pemkab Sukabumi Percepat UHC Agar Warga Tak Lagi Terkendala Berobat

Berita Terbaru