PENATODAY.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi menyuarakan berbagai persoalan yang tengah dihadapi nelayan pesisir. Mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, tingginya biaya operasional melaut, hingga regulasi benih bening lobster (BBL) yang dinilai belum memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
Beragam persoalan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kabupaten Sukabumi dalam audiensi bersama Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, mengatakan kelangkaan solar bersubsidi menjadi persoalan paling mendesak. Menurutnya, nelayan memiliki kebutuhan khusus karena aktivitas mereka berlangsung di laut dengan risiko tinggi.
“Nelayan harus mendapat perhatian khusus. Ketika kekurangan BBM di tengah laut, tidak ada tempat untuk mencari logistik maupun bengkel. Karena itu kami meminta ada kebijakan khusus bagi nelayan,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Selain sulit memperoleh solar bersubsidi, HNSI juga menyoroti harga BBM industri yang terus berubah dan berdampak langsung terhadap biaya operasional melaut. Sementara itu, harga jual hasil tangkapan ikan tidak memiliki kepastian sehingga keuntungan nelayan semakin tergerus.
Tak hanya persoalan BBM, HNSI juga menilai regulasi mengenai pemanfaatan benih bening lobster masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Meski aktivitas tersebut memiliki dasar hukum, pelaksanaannya dinilai belum memberikan kepastian sehingga membingungkan nelayan maupun pengepul.
Dede Ola berharap pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami sehingga potensi ekonomi dari sektor benih lobster tidak justru menjadi beban bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, tujuan HNSI datang ke DPRD bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan mencari solusi bersama atas persoalan yang selama ini dihadapi nelayan.
“Kami datang bukan untuk menyudutkan siapa pun. Kami ingin duduk bersama agar persoalan nelayan bisa dicarikan jalan keluarnya,” katanya.
Bagi HNSI, audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan. Sebab, di tengah tantangan cuaca, biaya operasional yang terus meningkat, dan regulasi yang berubah, nelayan membutuhkan kepastian agar tetap dapat melaut dan menghidupi keluarganya.
Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi. DPRD menyatakan siap mengawal berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui rekomendasi resmi agar kondisi nelayan Sukabumi mendapat perhatian lebih.
“Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, kami akan membuat rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Komisi III Hera Iskandar.
Menurut Hera, DPRD memahami kondisi nelayan yang saat ini menghadapi tantangan semakin berat. Selain hasil tangkapan yang tidak menentu, mereka juga dibebani kelangkaan solar bersubsidi serta aturan mengenai benih bening lobster yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pada prinsipnya DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir,” katanya.
