DPRD Sukabumi Nilai PT Indolakto Kooperatif Urus Izin, Perluasan Usaha Berpotensi Tambah PAD

- Redaksi

Minggu, 8 Maret 2026 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Sukabumi Nilai PT Indolakto Kooperatif Urus Izin, Perluasan Usaha Berpotensi Tambah PAD

i

DPRD Sukabumi Nilai PT Indolakto Kooperatif Urus Izin, Perluasan Usaha Berpotensi Tambah PAD

PENATODAY.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menilai PT Indolakto Plant C3 di Kecamatan Cicurug menunjukkan sikap kooperatif dalam mengurus berbagai perizinan usaha. Hal tersebut disampaikan usai DPRD bersama DPMPTSP melakukan monitoring perizinan perusahaan tersebut, Jumat (6/3/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas usaha perusahaan berjalan sesuai ketentuan perizinan serta tata ruang yang berlaku.

“Dari hasil pemantauan kami, pihak perusahaan cukup kooperatif dalam mengurus perizinan yang diperlukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini perusahaan tengah memproses beberapa dokumen perizinan, termasuk perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tanah (IPAT) yang masa berlakunya telah berakhir pada Februari 2026.

Proses perpanjangan tersebut saat ini berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.

Selain itu, perusahaan juga sedang mengurus perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masa berlakunya lima tahun, guna memastikan bangunan industri tetap memenuhi standar keselamatan dan kelaikan fungsi.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyampaikan bahwa PT Indolakto juga tengah mengajukan rencana penambahan bangunan sebagai bagian dari pengembangan usaha.

“Saat ini sedang diproses penambahan PKKPR baru untuk perluasan. Kemarin sudah dilakukan sidang dengan forum penataan ruang,” kata Dede.

Menurutnya, apabila proses tersebut berjalan lancar, perluasan usaha tersebut berpotensi memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kita harapkan nanti ada tambahan PAD dari sektor retribusi PBG,” ujarnya.

Dede menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi dua aspek utama, yakni kesesuaian tata ruang dan kelengkapan dokumen lingkungan. Kedua hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.

“Yang namanya usaha harus memenuhi tata ruang dan lingkungan. Dua hal ini yang memastikan perusahaan menjalankan usahanya sesuai ketentuan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Empat Warung Disegel dan 60 Botol Miras Diangkut, Satpol PP Tertibkan Warung Remang-remang
Bupati Sukabumi Minta Penanganan Bencana Tak Lambat, Koordinasi dan Kecepatan Jadi Kunci
Berdiri di Atas Saluran Air, Lapak Oleh-oleh Pamuruyan Jadi Temuan Satpol PP
Dinas PU Sukabumi Perkuat Badan Jalan Sukakersa-Gunungendut, TPT Gendong Dibangun
Jembatan Cibodas Kadudampit Rampung Diperbaiki, Akses Kopeng-Cipetir Kian Optimal
Tak Menyangka Masjidnya Direhabilitasi, Warga Ciemas Sampaikan Terima Kasih kepada TNI
Tak Cuma Bangun Infrastruktur, Satgas TMMD ke-130 Sukabumi Tanamkan Jiwa Nasionalisme
Dari Persatuan ke Pembangunan, Ini Pesan Asep Japar untuk Pemuda Sukabumi

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 11:16 WIB

Empat Warung Disegel dan 60 Botol Miras Diangkut, Satpol PP Tertibkan Warung Remang-remang

Kamis, 5 November 2026 - 14:02 WIB

Bupati Sukabumi Minta Penanganan Bencana Tak Lambat, Koordinasi dan Kecepatan Jadi Kunci

Rabu, 4 November 2026 - 14:24 WIB

Berdiri di Atas Saluran Air, Lapak Oleh-oleh Pamuruyan Jadi Temuan Satpol PP

Selasa, 3 November 2026 - 11:25 WIB

Dinas PU Sukabumi Perkuat Badan Jalan Sukakersa-Gunungendut, TPT Gendong Dibangun

Senin, 2 November 2026 - 13:39 WIB

Tak Menyangka Masjidnya Direhabilitasi, Warga Ciemas Sampaikan Terima Kasih kepada TNI

Berita Terbaru