PENATODAY.ID – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menyoroti persoalan infrastruktur dan kebutuhan penunjang pertanian yang masih menjadi aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses ketiga di Kecamatan Warungkiara.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Yayasan Al Muajirin, Warungkiara, aspirasi masyarakat mengarah pada kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak, terutama kondisi infrastruktur yang semakin rusak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Hamzah menegaskan, reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, melainkan ruang bagi wakil rakyat untuk memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam pembahasan dan diperjuangkan melalui jalur kebijakan serta penganggaran.
Menurutnya, pembangunan di setiap desa perlu didorong berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Infrastruktur yang memadai menjadi bagian penting untuk menunjang aktivitas warga, termasuk mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
“Pembangunan di desa masing-masing nanti akan kita dorong. Sebagai anggota DPRD siap memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kebutuhan yang menjadi prioritas,” ujar Hamzah, Selasa (27/10/2026).
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi sejumlah urusan, termasuk pembangunan dan lingkungan hidup, Hamzah menilai aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti secara terarah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kebutuhan infrastruktur dan sarana penunjang pertanian tidak boleh dipandang sebagai persoalan terpisah. Keduanya berkaitan dengan kelancaran aktivitas warga, produktivitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Hamzah pun menekankan pentingnya mendorong pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar realisasi proyek. Aspirasi yang dihimpun melalui reses akan menjadi bahan perjuangan politik PKB agar program pembangunan lebih berpihak pada kepentingan warga.
“Baginya, kehadiran wakil rakyat harus memberikan manfaat nyata. Karena itu, aspirasi warga Warungkiara menjadi catatan penting untuk diperjuangkan sesuai skala prioritas dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.
