PENATODAY.ID – DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan komitmennya mengawal berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, tingginya biaya operasional melaut, hingga regulasi pemanfaatan benih bening lobster (BBL) yang dinilai masih membingungkan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dengan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi.
Pertemuan itu menjadi wadah bagi para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dinilai membebani aktivitas mereka.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengatakan sebagian besar persoalan yang disampaikan nelayan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD akan menyusun rekomendasi resmi melalui pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, kami akan membuat rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Hera, DPRD memahami kondisi nelayan yang saat ini menghadapi tantangan semakin berat.
Selain hasil tangkapan yang tidak menentu, mereka juga dibebani kelangkaan solar bersubsidi serta aturan mengenai benih bening lobster yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pada prinsipnya DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir,” katanya.
