PENATODAY.ID – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang layak serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikannya saat melaksanakan reses pertama di Desa Cibungur, Kecamatan Warungkiara.
Dalam dialog bersama warga, Hamzah menyampaikan rasa syukur atas tingginya antusiasme masyarakat yang hadir dan aktif menyampaikan aspirasi. Berbagai masukan, saran, dan pendapat disampaikan langsung oleh warga, mulai dari persoalan infrastruktur hingga pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa. Banyak masukan yang saya terima, dan ini menjadi kewajiban saya untuk membawanya ke forum DPRD, terutama saat rapat Banggar bersama TAPD,” ujar Hamzah, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu aspirasi utama yang menjadi perhatian warga adalah kondisi infrastruktur jalan, baik jalan utama maupun jalan lingkungan dan gang-gang permukiman. Menurutnya, akses jalan yang belum memadai berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, termasuk dunia pendidikan.
“Infrastruktur jalan ini bukan hanya soal jalan besar, tapi juga jalan lingkungan dan gang. Bahkan ada kondisi ketika hujan turun, anak-anak sekolah terpaksa libur karena aksesnya sulit dilalui. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan pendidikan, khususnya PAUD, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang dinilai perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Hamzah menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan disusun berdasarkan skala prioritas dan diperjuangkan melalui mekanisme rapat di DPRD. Sebagai Ketua Komisi II, ia memastikan akan mengawal langsung aspirasi tersebut agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
Terkait perbaikan rumah warga, Hamzah mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), termasuk bagi warga yang terdampak bencana.
“Insyaallah di tahun 2026 pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran untuk Rutilahu dan warga yang terkena bencana kemarin. Saya pastikan, sebagai Ketua Komisi II, saya akan terus meminta dan mengawal itu kepada pemerintah daerah,” tandasnya.
